Komisi terkait menggelar rapat dengar pendapat untuk memastikan layanan publik daring dapat diakses seluruh warga, termasuk di daerah terpencil.
Pembahasan menyoroti standar waktu layanan, keamanan data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipantau masyarakat secara terbuka.
Sejumlah anggota dewan meminta pemerintah menyiapkan layanan alternatif bagi warga yang belum terbiasa dengan aplikasi, agar transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan.
